Kamis, 20/03/2025 17:00 WIB
Kepala BP Haji Harap Lahir Fatwa Revolusioner Pengelolaan DAM
WhatsApp Image 2025 03 20 at 19.03.24
DAKTA.COM _ Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI KH Mochamad Irfan Yusuf berharap ormas - ormas Islam di Indonesia dapat melahirkan fatwa yang revolusioner bagi kemaslahatan jemaah haji Indonesia,
Harapan ini disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari dalam gelaran Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah di Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Seminar/Halaqah ini diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dirktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
“Saya berharap lahir fatwa yang revolusioner dari Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah ini. Tentunya untuk kemaslahatan umat, “ kata Gus Irfan panggilan akrabnya.
“Hasil diskusi kami dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan juga ada Dirjen PHU saat itu, Pemerintah Arab Saudi sangat antusias bila DAM dilaksanakan di tanah air, “ sambung Gus Irfan.
Terkait DAM, Gus Irfan menambahkan BP Haji sudah bersilaturahmi ke ormas-ormas Islam diantaranya MUI, PBNU, Muhammadiyah, LDII dan lainnya dalam mengali masukan dan pandangan untuk kemaslahatan penyelenggaraan haji.
“Hal ini sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, “ ujar Gus Irfan.
Ia menambahkan pengelolaan DAM selama ini dimana penyediaan dan penyembelihan dam dilakukan di Arab Saudi. dan tdak dikoordinir oleh negara sehingga minim pertanggungjawaban.
“Pengelolaan dam berkaitan dengan Sukses Ritual Haji dan Sukses Ekosistem Ekonomi Haji Potensi ekonomi yang besar. Sekitar 552 milyar rupiah, dengan potensi 2.200 ton daging, “ tandas Gus Irfan.
Jika pengelolaan DAM dilakukan di tanah air, lanjut Gus Irfan tentunya akan dapat menggerakkan ekosistem ekonomi peternak nasional serta tidak ada devisa yang mengalir keluar.
Daging dapat segera diolah/didistribusikan tanpa perlu persyaratan karantina. Tidak memerlukan biaya pengiriman dari Arab Saudi.
“Kita butuh fatwa ulama yang revolusioner dalam pengelolaan DAM di tanah air. Begitu juga dengan sosialisasi kepada jemaah dan kesiapan infrastruktur pendukung, “ tutup Gus Irfan. (Humas BP Haji)
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
- Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik 2025
- Kepala BP Haji Tinjau Area Armuzna, Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2025
- Menhub Dudy: Pengguna Angkutan Umum Naik 8,5% Selama Masa Angkutan Lebaran 2025
- Kurniasih: Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Pasien, Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut!!
- FK UIN Walisongo Berdiri Lewat Persuasi Wamenag Romo Syafii dengan Kemendiktisaintek
- 9 Strategi Politik Jokowi
- Lima Saran Kadin untuk Pemerintah Merespons Kebijakan Tarif Trump
- Dedi Mulyadi Sentil Bupati Indramayu Lucky Hakim Berlibur ke Jepang Tanpa Izin
- ANTI KLIMAK PERSIAPAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN 2025
- Jumlah Pemudik Turun, Inikah Penyebabnya?
- Promo JSM Alfamidi: Diskon Spesial Menyambut Idul Fitri!
- Mudik Gratis Lebaran 2025 Alfamidi
- Water Kingdom Mekarsari: Surga Wisata Air untuk Kamu dan Keluarga!
- ARM HA-IPB Salurkan 110 Paket Bantuan Kemanusiaan untuk Penyintas Banjir di Bekasi
- KLH Akan Sanksi Paksa Sejumlah Usaha di Puncak Berhenti Operasi
0 Comments