Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
JAKARTA, DAKTACOM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa pemerintah konsisten memperjuangkan perlindungan bagi mitra pengemudi ojek daring (ojol), yang direncanakan akan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa, 20 Mei.
“Perjuangan mereka, secara substansi, kami mendukung. Soal perlindungannya, ya, kita akan perjuangkan itu,” ujar Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (19/5).
Sebelumnya, diberitakan bahwa sekitar 500 ribu pengemudi ojol berencana melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi, serta menggelar demonstrasi besar-besaran secara serentak. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator).
Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, pada Kamis (15/5), menyampaikan harapan agar pemerintah segera merespons kekecewaan para pengemudi yang merasa tidak mendapatkan perhatian cukup terhadap praktik aplikator yang dianggap melanggar regulasi.
Asosiasi menegaskan akan mengambil langkah tegas jika pelanggaran terus berlanjut, mengingat para pengemudi telah bersabar sejak 2022 tanpa respons yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Wamenaker Noel menekankan bahwa pemerintah hadir untuk mendengarkan dan mendukung aspirasi mitra pengemudi.
“Sikap kita jelas dari awal, kita akan memperjuangkan nasib mereka. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah mengatur soal Bonus Hari Raya (BHR). Yang jelas, negara pasti hadir,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini akan dipusatkan di sejumlah titik strategis seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Unjuk rasa tersebut diprediksi akan menyebabkan kemacetan parah di beberapa ruas jalan utama Jakarta.
Selain turun ke jalan, komunitas dan asosiasi pengemudi juga akan melakukan offbid massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi. * * *
Reporter | : | Ardi Mahardika |
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
- Jelang Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak Tinjau Kualitas dan Kesiapan Akomodasi, Serta berbagai Layanan bagi jemaah di Arab Saudi
- Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik 2025
- Kepala BP Haji Tinjau Area Armuzna, Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2025
0 Comments