DAKTA.COM : Sejumlah elemen masyarakat menyatakan penolakan terhadap rencana aksi unjuk rasa pada 20 Mei mendatang. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Teguh Suratman, S.H., M.S., mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban agar pelaksanaan unjuk rasa tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Teguh juga menyoroti potensi bahaya apabila unjuk rasa dilakukan tanpa kendali dan melanggar aturan hukum. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengarah pada perusakan dan anarkisme sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Dukungan terhadap penolakan aksi tersebut juga datang dari kalangan pelaku usaha. Public Relations Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya tidak mendukung aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah mengeluarkan imbauan apapun kepada mitra pengemudi untuk ikut serta dalam aksi.

Masyarakat luas diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta tetap menjaga persatuan dan kedamaian sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat memang dijamin, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan norma yang berlaku.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut gerakan bertajuk Indonesia Gelap, terlebih menjelang perayaan 20 Mei, sebagai bentuk agitasi yang ditujukan untuk menciptakan kekhawatiran massal di tengah masyarakat. Menurutnya, narasi yang diusung tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi aktual bangsa.

Senada dengan Hasan, Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, juga menilai narasi Indonesia Gelap sebagai bentuk manipulasi psikologis yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik secara negatif.

Romo menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak hanya menyulut keresahan sosial, tetapi juga dapat menghambat kemajuan nasional yang tengah berjalan di berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan investasi.

Sorotan terhadap motif di balik gerakan ini juga datang dari Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang menilai bahwa sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sah-sah saja, namun harus tetap dilandasi oleh akal sehat dan kepentingan bangsa, bukan didorong oleh agenda politik yang destruktif.

Ia mengajak generasi muda untuk tidak terjebak dalam pesimisme dan terus mendukung arah pembangunan yang tengah dirintis menuju Indonesia Emas 2045.