BEKASI, DAKTACOM - Dinas Kesehatan Kota Bekasi diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan mudah ketika sistem digital online di implementasikan.

“Ini sangat penting karena menyangkut nyawa seseorang, tidak boleh lalai apalagi salah perhitungan,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Raden Eko Setyo.


Lebih lanjut, Eko meyakini bahwa ketika sistem tersebut mulai dijalankan, tidak akan ada lagi ke khawatiran masyarakat terhadap obat yang berada di Puskesmas.

"Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan akurasi dan keamanan dalam pendistribusian obat, serta mencegah kesalahan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Eko pun berjanji akan melakukan pengawasan dan tetap berkomunikasi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi supaya sistem digital tersebut bisa berjalam secara maksimal.

"Kita akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan Dinkes perihal masalah ini, apakah sudah berjalan dengan apa yang mereka rencanakan, apakah sistem mereka sudah berjalan. Kita akan terus pantau dan evaluasi,” pungkasnya.
---

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi diharapkan untuk masif dalam pengawasan serta pengendalian terhadap obat yang berada di Puskesmas se-Kota Bekasi. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi sebagai langkah pencegahaan terhadap kondisi dan kualitas obat supaya tidak kedaluwarsa.

“Monitoring pengendalian obat itu memang harus profesional. Ini saya liat monitoringnya kurang, obat di tahun 2022 pengadaannya barangnya, tapi 2023 sudah dicabut," katanya.


"Tetapi ini yang terjadi dibawah (Puskesmas-red) tidak selaras. Seharusnya instruksi itu selaras ke bawah, ternyata ada miss sehingga terjadi insiden obat kadaluwarsa di Puskesmas Rawatembaga beb