BEKASI, DAKTACOM – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adhika Dirgantara, menegaskan pentingnya penataan sektor informal, terutama pedagang kaki lima (PKL), sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Bekasi.

Menurut Adhika, keberadaan PKL harus dipandang sebagai bagian dari roda perekonomian masyarakat, namun perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan estetika kota.

Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak sekadar melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi yang berpihak kepada para pelaku usaha kecil.

“PKL ini tulang punggung ekonomi rakyat. Maka penataan harus dilakukan dengan pendekatan pembinaan, bukan sekadar penggusuran. Pemerintah harus hadir menyediakan tempat yang layak dan strategis untuk mereka berdagang,” ujar Adhika

Adhika juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk PKL. Ia mengusulkan adanya program pendampingan usaha, kemudahan perizinan, hingga akses permodalan berbasis kemitraan.

“Jika ditata dan diberdayakan, sektor informal seperti PKL justru bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tahan terhadap krisis,” tambahnya.

Selain itu, politisi PKS ini mengapresiasi upaya Dinas Koperasi dan UMKM yang mulai membuka ruang-ruang usaha bagi pelaku ekonomi kecil melalui event, bazar, dan pemanfaatan lahan publik. Namun ia menekankan perlunya evaluasi dan keterlibatan langsung pelaku usaha dalam setiap kebijakan.

Sebagai legislator yang membidangi ekonomi dan pembangunan, ia berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dalam penyusunan anggaran dan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Bekasi.