BEKASI, DAKTA.COM - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi kini tengah menggodok perubahan Peraturan Daerah (Perda), yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah dan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Khusus Raperda pengelolaan sampah, DRPD Kota Bekasi akan menyusun bagaimana pentingnya regulasi untuk mengatasi permasalah sampah dan instensif masyarakat yang mengelola bank sampah.

Ketua Bapemperda, Dariyanto, Raperda pengelolaan sampah adalah inisiatif dari DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, Raperda tersebut akan berdampak positif bagi para pengelola bank sampah di Kota Bekasi, yang meliputi penguatan kebijakan bank sampah dan masyarakat pengelolaan/produsen bank sampah.

Selanjutnya, adanya peningkatan alokasi anggaran serta menyusun dan membentuk skema instensif menarik untuk keberlangsungan bank sampah dan masyarakat/pengelolaan bank sampah. Selain itu, akan ada optimalisasi kerjasama dengan institusi lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah.

Pada rancangan itu, Dariyanto mengatakan, DPRD akan mengusulkan agar ada payung hukumnya untuk memberikan insentif bagi para produsen sampah.

“Sekarang ini kan bank sampah hanya terlihat seremonial saja, tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Makanya kita membuat perubahan Perda ini untuk memperkuat bank sampah,” ujar Dariyanto, saat ditemui di ruangan Bapemperda, Kamis (12/06/2025).

“Intinya ada peran pemerintah disana, memang arahnya bagaimana bank sampah ini mendapat anggaran,” tambah Dariyanto.

Politisi Golkar ini membeberkan, Raperda Pengelolaan Sampah akan dibahas oleh panitia khusus (pansus). Dia pun menargetkan pembahasan dua Raperda tersebut rampung dalam satu bulan.

“Ini akan dibahas di pansus 4 atau 5. Kita targetkan 1 bulan selesai Kedua Raperda tersebut,” tukasnya.