KOTABEKASI_DAKTA.COM : DPRD Kota Bekasi menyoroti kebijakan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah dibahas dalam APBD perubahan 2025. Anggota DPRD Kota Bekasi,  Abdul Muin Hafidz, dalam Talkshow Dialog Suara Bekasi kerjasama Radio Dakta dengan Sekertariat DPRD Kota Bekasi, menegaskan bahwa penyertaan modal tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjamin pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Muin, BUMD seperti Mitra Patriot, Transpatriot, dan Tirta Patriot memiliki peran penting dalam transportasi serta penyediaan air bersih. Namun, sejumlah persoalan masih membayangi, seperti manajemen Transpatriot yang belum maksimal hingga infrastruktur jaringan pipa air yang menua.

“BUMD itu bukan hanya soal PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga pelayanan untuk masyarakat. Jangan sampai hanya mengejar profit, tapi kebutuhan dasar warga seperti transportasi murah dan air bersih terabaikan,” ujarnya.

Muin mengungkapkan, dalam APBD Perubahan 2025, terdapat alokasi sekitar Rp.5 Miliar untuk mendukung revitalisasi layanan Transpatriot. Sementara untuk Tirta Patriot, dibutuhkan anggaran besar hingga Rp.90 Miliar untuk memperbaiki infrastruktur air, meski saat ini baru bisa dialokasikan sekitar Rp.10 Miliar.

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, termasuk reklame, restoran, hingga perumahan. Target PAD tahun 2026 dipatok mencapai Rp.7 Triliun.

Muin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Kami DPRD tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi warga. Semua kebijakan anggaran harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” Pungkasnya.